Oleh : Abid Takalamingan
Dari pada bengong diruang tunggu – car wash – dan bertanya-tanya sendiri tentang peristiwa yang mengguncang negeri ini dengan pergantian menteri pada kabinet Merah Putih kemarin siang – saya membuat catatan ini semoga mencerahkan para sahabAT sekalian.
SahabAT,
Pergantian pembantu president ( seorang menteri) sebenarnya hal yang sangat biasa tapi pergantian kali ini terasa luar biasa karena yang dicopot adalah menteri keuangan ( menteri strategis) dan konon khabarnya dari berita dan video yang beredar , pencopotan itu terjadi ditengah-tengah sang menteri sementara melakukan pemaparan tentang kondisi fiskal dihadapan komite IV DPD RI, yang akhirnya di”jeda” karena sang menteri diminta untuk segera mengangkat telpon yang katanya dari istana.
SahabAT,
Kita tak bisa membayangkan suasana kebathinan yang dialami sang menteri saat itu, dan jika itu adalah pemberitahuan pencopotannya sebagai menteri maka menurut hemat saya Purbaya Yudi Sadewa adalah sosok yang sangat kuat karena beliau bisa tegar berdiri dimana banyak orang mungkin tak bisa tegar dalam suasana seperti itu. Purbaya adalah menteri Koboy mendapat validasi.
Tapi, sudahlah kita tinggalkan kekaguman kepada sosok Purbaya dengan kekuatan pribadinya – menurut saya ada yang lebih penting dari sekedar itu. Bagi publik termasuk saya, ada sesuatu yang terasa janggal ketika seorang Menteri diberhentikan atau diganti di tengah sebuah rapat yang sedang berlangsung dimana dia sedang presentase.
Memang benar bahwa pergantian pejabat (menteri) adalah hak prerogatif kekuasaan (president), dan kita juga tau bahwa tidak ada seorang menteri yang memiliki jabatan untuk selamanya. Tetapi bicara negara bukan hanya bicara soal kewenangan. Negara juga bicara soal etika, tata kelola, kepantasan dan penghormatan terhadap institusi.
Kalau benar sebagaimana berita yang beredar dalam berbagai platform media sosial bahwa keputusan pencopotan sang koboy dilakukan ketika rapat belum selesai, publik wajar bertanya: apakah seorang menteri tidak lagi layak mendapatkan kehormatan untuk mengetahui nasib jabatannya melalui mekanisme yang pantas?
SahabAT,
Ini bukan semata-mata persoalan siapa yang dicopot dan siapa yang menggantikan.
Ini tentang bagaimana kekuasaan memperlakukan pejabatnya sendiri.
Menteri Keuangan bukan kepala sebuah kantor biasa. Ia berada di jantung pengelolaan keuangan negara. Setiap perubahan di posisi tersebut memiliki konsekuensi terhadap pasar, dunia usaha, birokrasi, dan kepercayaan publik.
Karena itu, pergantian Menteri Keuangan seharusnya tidak memberi kesan sebagai keputusan yang tiba-tiba, emosional, apalagi seperti sebuah hukuman yang dijatuhkan di depan forum.
Kekuasaan boleh tegas, tetapi tidak boleh kehilangan adab. Justru semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin tinggi pula tuntutan terhadap etika dalam mengambil keputusan.
Publik tidak membutuhkan drama pergantian pejabat, yang dibutuhkan publik adalah kepastian.
Jika memang ada alasan kuat untuk mengganti seorang menteri, sampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Presiden lewat pembantunya yang diberi kewenangan untuk urusan ini menjelaskan kepada publik mengapa pergantian itu diperlukan, apa masalahnya, dan apa yang hendak diperbaiki.
Sebab dalam demokrasi modern, transparansi itu bukan sebuah kelemahan kekuasaan. Transparansi itu adalah sumber legitimasi kekuasaan.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah apabila pencopotan seorang menteri menjadi tanda bahwa proses pengambilan keputusan negara semakin jauh dari prinsip kelembagaan.
Hari ini Menteri Keuangan. Besok siapa?
Dan pertanyaan yang lebih penting: apakah kebijakan negara dibuat berdasarkan kepentingan publik dan pertimbangan institusional, atau semakin ditentukan oleh keputusan personal di lingkaran kekuasaan?
Soal ini kita sebagai rakyat tentu tidak boleh buru-buru menyimpulkan.Tetapi pemerintah juga tidak boleh meminta publik untuk diam ketika sebuah peristiwa menimbulkan pertanyaan besar.
Sebab rakyat berhak bertanya.
Rakyat berhak mendapatkan penjelasan, dan pejabat negara, setinggi apa pun jabatannya, berhak diperlakukan dengan kehormatan ketika masa pengabdiannya berakhir.
SahabAT,
Sebagaimana saya sampaikan diatas bahwa pergantian menteri adalah hal biasa dalam pemerintahan, akan tetapi cara mengganti seorang menteri mencerminkan kualitas kekuasaan itu sendiri.
Kalau benar seorang Menteri Keuangan dicopot di tengah rapat, maka persoalannya bukan hanya: “Siapa menggantikan siapa?”
Melainkan: “Kekuasaan macam apa yang sedang kita pertontonkan pemerintah kepada rakyat?”
Karena yang saya pahami bahwa negara yang kuat bukan negara yang pejabatnya takut dicopot.
Negara yang kuat adalah negara yang kekuasaannya tetap tunduk
pada etika, institusi dan kepentingan rakyat.(Red).
